Politik dalam Tantangan Zaman

Arus perkembangan zaman terus mengalir, dengan segala bentuk perubahan yang secara empiris dirasakan umat manusia. Perubahan terjadi disegala aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat alamiah; pertambahan jumlah penduduk, kepadatan tata ruang, gejolak pemenuhan pangan, dan ketersediaan sumber daya alam. Juga yang bersifat sosial yakni perubahan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Keamanan.

Karena arus zaman yang kuat, sadar tak sadar kehidupan manusia bertransisi dari kuno ke moderen, dari lawas ke kontemporer, dari cara hidup lama ke cara hidup baru dan manusia mengalami perubahan tersebut. Memang harus diakui bahwa, terkadang terjadi penolakan terhadap perubahan karena pengaruh budaya dan kepercayanaan yang kuat sehingga menghambat perubahan itu sendiri.  Contoh, banyak petani yang masih tetap setia menggunakan cara kuno dalam bercocok tanam, mereka malah menolak menggunakan teknologi mesin moderen dalam bertani karena menganggap dengan menggunakan barang yang asing dan tak familliar di ranah petani maka akan diterpa hama, cuaca buruk dll. Padahal, teknologi itu esensinya adalah bagaimana untuk membantu manusia dalam bekerja serta mempermudah pekerjaan manusia, produksi padi yang biasanya 100kg perhari bisa dilipat gandakan menjadi 100kg perjam bila dibantu teknologi.

Melihat kompleksitas pengaruh kuat dari arus perkembangan zaman, arusnya juga merasuki aspek POLITIK. Arus perkembangan jaman membawah konsep politik seakan hanyut dan terkontaminasi dengan dominasi jaman yang merubah seluruh aspek kehidupan umat manusia.

Aliran arus zaman sangat kuat, pesat dan komprehensif.  Seluruh aspek hidup manusia terbawa arus perubahan zaman yang semakin moderen, hidup manusia berusaha berimbang dengan tuntutan perubahan zaman. Tuntutan zaman juga menuntut POLITIK untuk segera menyesuaikan diri dengan habitat zaman moderen, banyak konsep politik yang masih bertahan tapi banyak juga yang terkikis arus perkembangan zaman.

Kalau hakikat dari Politik pada zaman kuno yakni bagaimana mencari, mendapatkan dan mempertahankan kekuasaaan maka sekarang semakin kompleks dan terkontaminasi dengan tuntutan zaman yang memaksa Politik harus mengadopsi doktrin baru agar menjadi pelengkap ajaran Politik

Pergeseran ideologi dan doktrin politik kuno menjadi politik kontemporer, moderen atau “jaman now” sangat terasa sekarang ini. Berbagai isu dipolitisasi agar bisa mendapatkan kekuasaan. Contoh, agama sekarang dipolitisasi demi mendapatkan kekuasaan, semburan isu mayoritas dan minoritas didengungkan oleh pencari kekuasaan untuk saling menjelek jelekan dengan mengatas namakan agama unutuk memperoleh kekuasaan.

Itu masih merupakan bagian kecil dari berbagai isu yang berkembang dimasyarakat agar dipecahbela oleh para pencari penguasa. Maka karena kita telah berada diera digital atau zaman moderen maka cara untuk berpolitik juga dikemas secara moderen. Banyak paham baru politik yang mengikuti perkembangan zaman, banyak yang baik tapi tak sedikit pula yang buruk.

Berikut merupakan Variasi Variasi Politik “Jaman Now” yang muncul akibat pengaruh dari tantangan zaman semakin kompleks;

Politik Identitas

Politik identitas adalah politik yang mengatas namakan identitas seseorang kemudian dipolitisasi dan dijadikan alasan untuk dipilih dan memilih seseorang yang berusaha mendapatkan kekuasaan. Identitas bermakna banyak, baik itu silsilah keluarga/keturunan, tempat tinggal, SARA (Suku Ras Etnis dan Agama), pribumi/nonpribumi, dan kelas sosial seseorang. Tapi, yang paling hangat di Indonesia adalah politisasi identitas agama seseorang, mengingat Indonesia adalah negara yang majemuk/plural isu agama sangat enak digunakan untuk mendiskredit dan menyudutkan seseorang. Kaum Minoritas dan Mayoritas dibawa agar mendapatan simpati atas nama umat.

Pencari penguasa biasanya menyemburkan isu ini pada saat berkontestasi dalam Pemilu, Pilkada dan Pemilihan lainnya. Mereka mengatasnamakan agama berusaha menggiring opini masyarakat untuk memecahbelah suatu masyarakat agar terkotak kotak dan berdiri terpisah antara kaum satu dengan kaum lainnya.

Bahayanya, terjadi gesekan antar umat maka konflik horizontal terjadi dinegara kita, perang agama dan keyakinan bisa membuat bangsa ini hancur dan terpisah dan PUNAH!!! Amanat Pancasila (Bhineka Tunggal Ika) dan Undang Undang Dasar sendiri kita bebas memeluk agama dan harus toleransi dan menghargai. Tapi ulah orang yang tak bertangungjawab, hanya mengejar kekuasaan ia menjadi dalang dari perpecahan yang dialami bangsanya sendiri

Politik Uang

Politik uang atau Money Politic adalah tindakan politisi untuk membeli suara dan hak masyarakat dengan materi (uang). Seseorang memberikan uang dengan maksud agar mau mengikuti dan memberikan hak politik penerima uang sesuai dengan apa yang diinginkan pemberi. Jadi hak konstitutional seorang diambil dengan dibayar agar disalurkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemberi uang.

Peristiwa ini telah familiar ditelinga kita, mungkin juga yang lebih familiar politik uang juga disebut dengan “serangan fajar” mengapa namanya serangan fajar? Karena uangnya dibagikan pada hari sebelum pemungutan suara, waktunya saat fajar belum menyingsing. Apalagi berkaitan dengan pemilu, pilkada dan pileg. Bahkan mungkin ada yang diantara kita terlibat dengan apa yang dinamakan politik uang ini. Sadar tak sadar peristiwa ini nyata disekitar kita apabila berada dimomen politik (pemilu).

Tapi sayangnya, banyak masyarakat yang menanggap politik uang itu sudah lumrah dalam perpolitikan negara ini. Peristiwa ini telah membudaya dimasyarakat sekarang “kalau ada uang maka kami akan pilih, kalau tidak yah tidak lah” kalimat ini sering muncul dari mulut masyarakat sekarang. Menjadi tantangan buat kita sebagai mahasiswa untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat agar tak temau menukar nasib selama 5 tahun kedepan dengan uang 50rb atau beras 5kg jangan mau dibodohi politik!!!

Jika kita tidak ingin dibodohi oleh politik, maka jangan takut untuk mendapatkan pendidikan politik. Proses politik tidak bisa kita hindari di Indonesia yang menganut sistem demokrasi dalam menentukan pemimpin masa jabatan 5 tahun.

3        Politik Transaksional

Politik transaksional adalah politik yang dicampuradukan dengan bisnis dan transaksi serta perjanjian dua pihak yang berpolitik, baik itu penguasa dan pendukung, penguasa dengan penguasa maupun pendukung dengan pendukung.

Politik transaksional hampir mirip dengan politik uang tapi cakupan politik transaksional lebih besar. Kalau poltik uang cuman perjanjian uang agar membeli hak konsitusional seorang pemilih, politik transaksional memberikan janji terhadap seseorang untuk nantinya diberikan jabatan, pekerjaan, proyek dan investasi oleh pencari kekuasaan apabila sukses menjadi penguasa, jadi ranahnya lebih besar daripada politik uang.

Politik transaksional biasanya terjadi antara pemerintah dengan pengusaha, pemerintah dengan pejabat publik, pemerintah dengan masyarakat dan serta pemerintah dengan pemerintah

           Politik Genderuwo

Genderuwo itu adalah makluk gaib yang menakutkan. Maka, politik genderuwo adalah politik yang dilakukan dengan menyebarkan ketakutan dimasyarakat dengan propaganda serta isu yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menyebar ketakutan kepada masyarakat adalah tujuan politik ini, yaitu bagaimana membuat masyarakat takut dengan isu isu sensitif yang diangkat dan disebat lewat media cetak maupun media sosial. Berita bohong (hoax), propaganda, isu SARA dan “firehold falsehood” merupakan korek api yang membuat terbakat dalam api ketakutan.

Akibat dari penyebaran ketakutan ini membuat masyarakt menjadi takut dan tak percaya lagi dengan orang yang dirugikan, bisa saja apabila nafsu rakyat membludak karna ketakutan konflik bisa terjadi dan perpecahan terjadi.

Maka sebagai kaum terpelajar kita harus dapat menjadi mediator ditengah masyarakat agar mampu memberi kontribusi untuk meluruskan setiap “hoax” yang beredar. Karena teknologi yang semakin canggih, sumber informasi semakin banyak dan tak terseleksi mengakibatkan “hoax bertumbuh subur” untuk itu perlu kita bumihanguskan dan basmi agar tak merusak harmonisasi umat manusia dalam menjalankan hidupnya sebagai makluk sosial.