“MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK”

MAKALAH

“Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Pelayanan Publik, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Citizen Charter dan Pelayan Publik, Standar Pelayanan Publik, dan Standar Pelayanan Minimum”

Disusun oleh:

KELOMPOK 4 :

· RIO R. SIMBAR (A)

· FRINCILIA LENDO (A)

· GABRIELA WOWILING (A)

· DEVAN TOAR (B)

· MEYDI SAHABIR (B)

· JENIFA POLII (B)

· MARSELINA GANING (B)

· SHELISTA RASNI (A)

· LISTIANI PUSUT (A)

· RUGERI DERINO (B)

· BILLY C. WORAN (A)

Prodi Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Manado 2019

Kata Pengantar

Syaloom, Asalammualaikum

Puji Syukur Kami panjatkan Kepada Tuhan YME, karna atas berkat dan penyertaanNya Kami kelompok 4 dapat mendapatkan kekuatan dan hikmat sehingga dapat menyelesaikan makalah ini. Pula kami berterimahkasih karna atas Perkenanan Tuhan YME Kami boleh bekerjasama dalam penyusunan dan boleh melaksanakan tugas kami sebagai mahasiswa dalam penyelesaian tugas Manajemen Pelayanan Publik

Kami sangat bersyukur karna sampai pada saat ini kami telah menyelesaikan makalah ini dengan baik, untuk itu pula kami berterimakasih kepada seluruh pihak yang boleh membantu kami dalam penyusunan makalah ini. Dengan demikian kami dapat belajar dan mendapat pengalaman dalam menyusun karya tulis ini dan diharapkan menjadi pengalaman bagi kita untuk menyusun karya tulis yang lebih tinggi jenjangnya ditahap berikutnya

Sebagai manusia kami sadar bahwa kami tak sempurnah, oleh karna alasan itu kami tau bahwa makalah ini masih belum sempurnah. Perlu tanggapan, komentar, kritik dan saran bagi kami agar kami dapat memperbaiki dan memantapkan karya kami ini agar ditahap selanjutnya akan lebih baik.

Sebagai penutup semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian dan boleh diterima oleh dosen pengajar Manajemen Pelayanan Publik menjadi pengangan dan pedoman dalam kita belajar bersama. Tuhan Yesus Memberkati Kita Sekalian. Pakatuan Wo Pakalowiren

Tondano, Maret 2019

Tim Penulis

DAFTAR ISI

BAB I

Pendahuluan

Dalam sebuah pemerintahan diperlukan manajemen atau pengelolaan yang baik terutama dalam bentuk pelayanan publik. Hal ini dikarenakan semakin kompleks masyarakat, kebutuhan akan barang dan jasa publik semakin tidak terbatas. Sehingga diperlukan manajemen pelayanan publik.

Karena semakin kebutuhan masyarakat semakin kompleks, memicu keinginan yang kompleks pula dari masyarakat. Sekarang pemerintah dipacu agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap masyarakat, hal ini karena setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan publik sudah sangat mudah dikritik oleh masyarakat karena efek tadi modernisasi. Mudahnya mendapat informasi membuat masyarakat dapat dengan mudah mengeluarkan pendapat, kritik, dan saran bagi setiap kebijakan dan pelayanan oleh pemerintah

Menjawab hal itu maka perlu ada respons yang serius bagi pemerintah agar dapat mereformasi pelayanan publik dengan pemberian pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah agar setiap masyarakat tak terbelit dengan prosedur dan pelayanan yang kaku dan lambat

Pengelolaan pelayanan publik harus diperbaharui agar tak stagnan, perlu adanya penganutan standar pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Citizen Charter

Diharapkan agar adanya terobosan baru yang dibuat pemerintah agar dapat memberi gebrakan baru dalam pemerintahannya demi terciptanya Reformasi Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat dan Mudah

BAB II

Pembahasan

A. Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Pelayanan Publik

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat dan memiliki tugas untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Didalam ilmu pemerintahan, ndraha (2000:7) mengemukakan bahwa: sebagai unit kerja publik, pemerintah bekerja guna memenuhi (memproduksi, mentransfer, mendistribusikan) dan melindungi kebutuhan, kepentingan dan tuntutan pihak yang diperintah sebagai konsumer dan sovereign, akan jasa-publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan.

Selaras dengan pendapat diatas, UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk memenuhi kewajiban tersebut pemerintah menetapkan UU Pelayanan Publikuntuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik serta mempertegas pemenuhan pelayanan publik bagi warga negara.

Undang-Undang Pelayanan Publik atau Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publikmerupakan undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Menurut UU Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

B. AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK

Dalam Konteks pelayanan publik maka “akuntabilitas berarti suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholder”.. Dengan demikian tolak ukur dalam akuntabilitas pelayanan publik adalah publik itu sendiri yaitu arti nilai-nilai atau norma-norma yang diakui, berlaku dan berkembang dalam kehidupan publik. nilai-nilai atau norma tersebut diantaranya transparansi pelayanan, pinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asasi manusia, orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat pengguna jasa [1].

Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 tentang Teknik Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pelayanan publik diantaranya [2]:

1) Akuntabilitas kinerja pelayanan publik

a. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses yang antara lain meliputi; tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan) dan kedisiplinan.

b. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus sesuai dengan standar atau akta/janji pelayanan publik yang telah ditetapkan.

c. Standar pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Apabila terjadi penyimpangan dalam hal pencapaian standar, harus dilakukan upaya perbaikan.

d. Penyimpangan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus diberikan kompensasi kepada penerima pelayanan.

e. Masyarakat dapat melakukan penelitian terhadap kinerja pelayanan secara berkala sesuai mekanisme yang berlaku.

f. Disediakan mekanisme pertanggungjawaban bila terjadi kerugian dalam pelayanan publik, atau jika pengaduan masyarakat tidak mendapat tanggapan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2) Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik

a. Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

b. Pengaduan masyarakat yang terkait dengan penyimpangan biaya pelayanan publik, harus ditangani oleh petugas/pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan/Surat Penugasan dari pejabat yang berwenang.

3) Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik

a. Persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan;

b. Prosedur dan mekanisme kerja harus sederhana dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

c. Produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah.

Untuk menjamin terwujudnya suatu tingkat kinerja yang diinginkan, efektivitas dan akuntabilitas publik akan banyak tergantung kepada pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut diatas meliputi: Pertama, terdiri dari publik dan konsumen pelayanan yakni pihak yang terkait dengan penyajian pelayanan yang paling menguntungkan mereka. Kedua, terdiri dari pimpinan dan pengawas penyaji pelayanan publik, yang merupakan pihak-pihak berkepentingan terhadap pelayanan. Ketiga, terdiri dari penyaji pelayanan itu sendiri dengan tujuan dan keinginan yang seringkali berbeda dengan pihak pertama dan kedua di atas. Dengan demikian, secara absolut akuntabilitas memvisualisasikan suatu ketaatan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan untuk melakukan evaluasi kinerja, keterbukaan dalam pembuatan keputusan, mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan dan menetapkan efisiensi dan efektivitas biaya pelaksanaan tugas-tugasnya.

Menurut Dwiyanto, untuk mengukur akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam penelitian dilihat melalui indikator-indikator kinerja yang meliputi:

Ø Acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator tersebut mencerminkan prinsip orientasi pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa;

Ø Tindakan yang dilakukan oleh aparat birokrasi apabila terdapat masyarakat pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; dan

Ø Dalam menjalankan tugas pelayanan, seberapa jauh kepentingan pengguna jasa memperoleh prioritas dari aparat birokrasi.

Finner menjelaskan akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Pengendalian dari luar (external control) menjadi sumber akuntabilitas yang memotivasi dan mendorong aparat untuk bekerja keras. Masyarakat luas sebagai penilai objektif yang akan menentukan accountable atau tidaknya sebuah birokrasi.

Akuntabilitas pelayanan yang diselenggarakan oleh birokrasi, dalam hal ini ialah kantor pelayanan Administrasi merupakan kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misinya dalam memberikan pelayanan.

Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa menciptakan akuntabilitas berarti menyelaraskan prosedur pelayanan sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada di masyarakat demi kepuasan pelanggan. Terciptanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini tidak saja menguntungkan bagi masyarakat akan tetapi juga mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan pemerintahan. Dalam konteks politik akuntabilitas akan berimplikasi pada kekuasaan karena akuntabilitas melahirkan kepercayaan dan legitimasi sebagai syarat berlangsungnya kekuasaan

C. CITIZEN CHARTER

1) Pengertian Citizen Charter

Citizen’s Charter (CC) adalah suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan sebagai pusat perhatian. Artinya, kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan harus menjadi pertimbangan utama dalam seluruh proses penyelenggaraan pelayanan publik. Berbeda dengan taktik penyelenggaraan pelayanan publik yang terjadi sekarang ini, yang menempatkan kepentingan pemerintah dan penyedia layanan sebagai acuan utama dari praktik penyelenggaraan pelayanan. CC menempatkan kepentingan pengguna layanan sebagai unsur yang paling penting.

2) Mengapa diperlukan Citizen Charter?

a. Untuk memberikan kepastian pelayanan yang meliputi waktu, biaya, prosedur dan cara pelayanan.

b. Untuk memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pengguna layanan, penyedia layanan, dan stakeholder lainnya dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan;

c. Untuk mempermudah pengguna layanan, warga, dan stakeholder lainnya mengontrol praktik penyelenggaraan pelayanan.

d. Untuk mempermudah manajemen pelayanan memperbaiki kinerja penyelenggaraan pelayanan;

e. Untuk membantu manajemen pelayanan mengidentifikasi kebutuhan, harapan dan spirasi pengguna laya dan stakeholder lainnya.

3) Citizen Charter diperlukan untuk

a. Memberikan kepastian pelayanan yang meliputi waktu, biaya, prosedur, dan cara pelayanan.

b. Memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pengguna layanan, penyedia layanan, dan stakeholder lainnya dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan.

c. Mempermudah pengguna layanan, warga, dan stakeholder lainnya mengontrol praktik penyelenggaraan pelayanan.

d. Mempermudah manajemen pelayanan dan memperbaiki kinerja penyelenggaraan pelayanan.

e. Membantu manajemen pelayanan mengidentifikasi kebutuhan, harapan, dan aspirasi pengguna layanan dan stakeholder lainnya

4) Apakah Tujuan Pelembagaan Citizen Charter?

Tujuan CC adalah membuat pelayanan publik menjadi lebih responsif (kesesuaian antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat), transparan (semua aspek pelayanan yakni jenis, prosedur, waktu, biaya dan cara pelayanan, dapat diketahui dengan mudah oleh pengguna layanan), dan akuntabel (aspek pelayanan dan konteks penyelenggaraannya dinilai baik oleh pengguna layanan).

5) Manfaat Citizen Charter

Bagi pengguna layanan adalah :

a. Memberikan jaminan bahwa pelayanan publik akan menjadi lebih responsif transparan dan akuntabel.

b. Memberikan kemudahan untuk mengakses informasi pelayanan dan melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pelayanan;

c. Menghargai martabat dan kedudukan pengguna layanan sebagai warga yang berdaulat;

Bagi Penyedia Layanan adalah :

a. Memudahkan dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan ;

b. Membantu memahami kebutuhan dan aspirasi warga, serta stakeholders mengenai penyelenggaraan pelayanan publik ;

c. Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pelayanan publik bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab semua, termasuk warga dan pengguna layanan.

Untuk mencapai maksud tersebut, CC mendorong penyedia layanan untuk bersama dengan pengguna layanan dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) lainnya untuk menyepakati jenis, prosedur, waktu, biaya, serta cara pelayanan. Kesepakatan tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban antara penyedia layanan, pengguna layanan, serta stakeholder. Kesepakatan ini nantinya akan menjadi dasar praktik penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik di Indonesia masih diwarnai praktik korupsi. Kongkalikong dan “katebelece” masih sering dijumpai sebagai jalan pintas agar urusan lekas selesai. Jika kondisi ini dibiarkan dan tidak ditangani secara serius, tatanan birokrasi akan rusak yang pada akhirnya menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Salah satu cara untuk memperbaiki pelayanan publik adalah dengan “Citizen Charter”, yaitu kontrak pelayanan antar-stakeholder, yang pelaksanaannya diatur Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penerapan Citizen Charter bisa menjadi jawaban dan terobosan baru dalam menghadapi kebuntuan dari upaya mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik terutama dibidang pelayanan publik atau pelayanan birokrasi

D. STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Standar pelayanan publik adalah tolak ukur atau pedoman bagaimana melaksanakan dan memberikan pelayanan yang terpadu dan terencana kepada masyarakat lewat instansi dan lembaga pemerintah.

Setiap pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan.

Standar pelayanan publik sekurang kurangnya meliputi :

1) Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. Prosedur pelayanan harus dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan publik, termasuk pengaduan sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Prosedur pelayanan harus ditetapkan melalui standar pelayanan minimal, sehingga pihak penerima pelayanan dapat memahami mekanismenya.

2) Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Semakin cepat waktu penyelesaian pelayanan, maka akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat akan pelayanan yang diberikan.

3) Produk Pelayanan

Produk pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. Hasil pelayanan akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan harus dipahami secara baik, sehingga memang membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat.

4) Biaya Pelayanan

Biaya pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. Biaya pelayanan termasuk rinciannya harus ditentukan secara konsisten dan tidak boleh ada diskriminasi, sebab akan menimbulkan ketidakpercayaan penerima pelayanan kepada pemberi pelayanan. Biaya pelayanan ini harus jelas pada setiap jasa pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kecemasan, khususnya kepada pihak atau masyarakat yang kurang mampu.

5) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik sangat menentukan dan menunjang keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

6) Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan agar pelayanan yang diberikan bermutu.

E. STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

a. Pendidikan

b. Kesehatan

c. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukimna

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan

f. Sosial

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

SPM Pendidikan

Pemerintah Provinsi :

· pendidikan menengah

· pendidikan khusus

Pemerintah Kabupaten/Kota :

· pendidikan anak usia dini

· pendidikan dasar

· pendidikan kesetaraan

SPM Kesehatan

Pemerintah Provinsi :

· pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi

· pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota :

· pelayanan kesehatan ibu hamil

· pelayanan kesehatan ibu bersalin

· pelayanan kesehatan bayi baru lahir

· pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemerintah Provinsi :

· pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota

· penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota

Pemerintah Kabupaten/Kota :

· pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

· penyediaan pelayanan pengolahan air limbahdomestik

SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

Pemerintah Provinsi :

· penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi

· fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota :

· penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

· fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

SPM Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat

Pemerintah Provinsi :

· pelayanan ketenteraman danketertiban umum provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota :

· pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum

· pelayanan informasi rawan bencana

· pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaanterhadap bencana

· pelayanan penyelamatan dan evakuasi korbanbencana

· pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban

SPM Sosial

Pemerintah Provinsi :

· rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitastelantar di dalam panti

· rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalampanti

· rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar didalam panti

· rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnyagelandangan dan pengemis di dalam panti

· perlindungan dan jaminan sosial pada saat dansetelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota :

· rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitastelantar di luar panti

· rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luarpanti

· rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti

· rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnyagelandangan dan pengemis di luar panti

· perlindungan dan jaminan sosial pada saat dansetelah tanggap darurat bencana bagi korbanbencana kabupaten/kota

Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan minimal diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan :

a. Pengumpulan data

b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar

c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar

d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Laporan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan. Materi muatan laporan penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat hasil penerapan SPM, kendala penerapan SPM dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Berikut contoh laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal menjadi bahan bagi Pemerintah Pusat untuk merumuskan kebijakan nasional terkait pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat. Oleh karena itu, laporan SPM sekurang-kurangnya memuat :

a. Hasil Penerapan SPM;

b. Kendala Penerapan SPM;

c. Ketersediaan Anggaran dalam Penerapan SPM

F. REGULASI DAN KEADAAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), maka pada tanggal 18 Juli 2009 Indonesia mensahkan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Menurut UU No 25 Tahun 2009, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ruang lingkup tsb, termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. (Pasal 5 UU No 25 Tahun 2009)

Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah membentuk Organisasi Penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.

BAB III

Penutup

Kesimpulan

Sudah seharusnya Indonesia merapkan pelayanan publik yang berbasis pada tata kelolah pemerintah yang baik (good governance) dan prinsip reformasi birokrasi harus menjadi acuan bukan khayalan, tugas pemerintah adalah melayani masyarakat karena pemerintah adalah public server bukan leader public, pemerintah harus melayani bukan dilayani karena mendapat kepercayaan dari rakyat lewat pemilihan umum artinya harus bisa menerima mandat yang besar dari rakyat untuk pro rakyat dan public needs

Untuk itu penerapan akuntabilitas pelayanan publik, citizen charter, standar pelayanan publik dan standar minimum pelayanan sudah menjadi keseharusan bagi pemerintah agar adanya reformasi birokrasi dan pelayanan yang baik dengan prinsip cepat, tepat dan mudah terlaksana sehingga Indonesia memancarkan kemampuan dan ideal dalam birokrasi pemerintahan

Terimakasih telah membaca makalah ini, semoga dapat menambah wawasan dan ilmu bagi saudara sekalian, dan apabila makalah ini betul dapat membantu anda kami sangat bersyukur. Dan apabila ada ketidaknyamanan atau salah penggunaan istilah dan kata kami mohon maaf dan mohon dimaklumi karena masih tahap belajar. Kami sangat memperlukan kritik dan saran bagi makalah kami ini agar dapat lebih baik dikarya tulis lainnya

Terimakasih

Pakatuan Wo Pakalowiren

Daftar Pustaka